JAKARTA -Kabarone.com, Saat ini pemerintah memberikan Bantuan Sosial (Bansos) disejumlah daerah kepada masyarakat di tanah air yang terkena dampak pandemik Covid-19. Bantuan langsung disalurkan oleh Kementerian Sosial yang berkordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan data yang diterima.
Ketua Umum Barissan Muda Indonesia Raya (BMIR), Rouli Octara Rajagukguk mengajak masyarakat untuk mengawasi bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka menghadapi pandemik Covid-19 ini.
“Masyarakat harus ikut mengawasi bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah, ”ujar Rouli saat diwawancarai di Kantor DPN BMIR, Sabtu (2/5/2019).
Rouli juga mengatakan, banyak masyarakat yang terkena dampak pandemik Covid-19 namun hingga saat ini belum menerima bantuan bahkan ada yang salah sasaran. Ia menilai, data yang dipakai sebagai acuan pembagian bantuan sosial masih memakai data yang lama, belum ada pembaharuan data dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum menerima bantuan, bahkan ada juga masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah karena belum ada pembaharuan data dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.”, – tambah Rouli.
Meskipun demikian, Ketua BMIR tersebut sangat mengapresiasi terhadap kinerja Kementerian Sosial yang tanggap menghadapi pandemik Covid-19 dan sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemik Covid-19.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang sangat tanggap dalam menangani pandemik Covid-19 dan sesuai dengan instruksi serta arahan dari Presiden Jokowi., “ucap Rouli.
Lebih jauh Rouli menguraikan, soal polemik banyaknya data yang belum tepat sasaran, setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) alasan. Yakni pertama, terhambatnya proses update data penerima bantuan sosial karena jenjang yang cukup panjang, yakni dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga database nasional.
Kedua, lanjut Rouli kerapkali terjadi moral hazard di tingkat bawah dimana cukup banyak kejadian bantuan sosial yang semestinya diperuntukkan bagi warga miskin malah diberikan kepada keluarga atau kroni aparat desa.
Sedangkan yang ketiga, khusus bencana Covid-19 ini, ada banyak database calon penerima bantuan sosial yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin, tiba-tiba menjadi miskin karena mendadak kehilangan mata pencahariannya. Mereka ini diantaranya para pekerja dan pedagang harian yang mendapatkan pemasukan dari kerja harian, urainya.
Menyikapi hal tersebut, diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan bantuan sosialnya yang rutin (PKH, Bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai, dan lain sebagainya. Melalui bantuan dari pemerintah daerah yang sifatnya menambal atau menambah bantuan yang sudah ada. Juga bantuan lainnya yang berasal dari CSR perusahaan dan para donatur.
“Bukan justru terus menerus membuat polemik, saling curiga hingga membuat satu sama lain kehilangan kepercayaan. Ujung-ujungnya masyarakat sendiri yang semakin dirugikan, “pungkas Rouli. (Red)
