Kabarone.com, Bulungan – Penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2015 yang sudah digunakan untuk pembangunan desa sebesar 87 persen dari total pagu Rp 22,2 miliar atau sebesar Rp 19,3 miliar. Sementara total realisasi keuangan sampai awal November 2015 sebesar Rp 13,8 miliar atau 51,8 persen sedangkan fisik mencapai 53 persen.
Kepala BPMD Bulungan, H Mansyur mengungkapkan, pihaknya terus berupaya memacu 74 desa se-Bulungan selama 2 bulan terakhir di tahun 2015 agar penyerapan DD dapat optimal sampai 100 persen. Lebih lanjut menurut Mansyur, penggunaan dana desa di Bulungan terbagi dalam 4 program kegiatan, yakni terdiri penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
“Mayoritas di Bulungan digunakan untuk pembangunan desa yang mencapai Rp.19,3 miliar atau 87 persen” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, tercatat DD di Bulungan digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 778,6 juta atau 3,5 persen, untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 2,1 miliar atau 9,5 persen, sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 0 rupiah.
“Kita harus optimis bisa terserap 100 persen, karena realisasi tahap 1 dan 2 di Bulungan cukup maksimal,” tukasnya.
Mansyur menjelaskan, dari pagu DD Bulungan tahap 1 sebesar 40 persen sudah terealisasi Rp 8,7miliar atau 98 persen, lalu tahap kedua sebesar 40 persen sudah terealisasi Rp 5 miliar atau 56 persen, sisa tahap 3 sebesar 20 persen yang menurutnya tinggal berupa penyelesaian kegiatan fisik serta administrasi.
“Hal ini menunjukkan semangat masyarakat dan aparatur desa melaksanakan pembangunan melalui Dana Desa, yaitu membangun sarana dan prasarana seperti bangunan fasilitas umum, semenisasi jalan dan jembatan serta drainase saluran,” imbuhnya.
Ditambahkannya, tahun depan pagu dana desa dari APBN pusat dijanjikan naik 2 kali lipat. Ditambah lagi dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan. Hal ini menuntut aparatur pemerintahan desa untuk bekerja lebih giat dalam mengoptimalkan kegiatan fisik dan realisasi keuangan.
“Sebab satu desa yang tahun ini misalnya dapat Rp.600 juta dari DD, tahun depan bisa naik jadi Rp.1,2 miliar, ditambah lagi ADD dari APBD kabupaten,” ungkapnya.
Ia pun mewanti-wanti aparatur desa agar tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diberikan baik oleh Pemkab maupun pemerintah pusat. Selain diawasi oleh masyarakat, sebelumnya Pemkab juga telah melakukan bimbingan teknis kepada aparatur desa dan tenaga pendamping agar realisasi administrasi keuangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. (Mudi)
Selebihnya Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung juga belum melengkapi administrasi pelaporan realisasi dana desa tahap I.