Kabarone.com, Kaltara – Pembangunan sarana infrastruktur pendukung, menjadi prioritas utama bagi pemerintah setelah masuknya Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi atau Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, prioritas utama yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat adalah membangun infrastruktur pendukung. Baik di dalam kawasan maupun akses untuk ke lokasi kawasan industri itu. “Utamanya jalan, jembatan dan nantinya pelabuhan. Itu yang diprioritaskan. Dan dengan adanya Perpres ini, kita diuntungkan. Nantinya semua kementerian terkait wajib membantu. Karena ini merupakan instruksi presiden langsung,” kata Gubernur.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lanjutnya, telah memulai pembangunan sarana pendukung. Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, membangun jalan dari Tanjung Selor menuju Kawasan Industri Tanah Kuning. “Sementara masih terus berjalan. Kita berharap dengan telah masuknya KIPI dalam PSN, nanti ada dukungan dana dari pusat. Sehingga bisa dipercepat penyelesaian pembangunan akses jalan tersebut,” ujarnya.
Gubernur mengatakan, Pemprov juga telah membuat rencana induk atau masterpland untuk kawasan industri tersebut. “Rencana induk ini akan direview setiap tahun, disesuaikan dengan perkembangan. Termasuk studi amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)-nya. Investor bisa mengecek di rencana induk tersebut,” ujar Irianto. Nantinya, lanjut Gubernur, rencana induk tersebut akan dipaparkan kembali di depan kementerian-kementerian teknis, seperti Kementerian Perindustrian, Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi, Menko Maritim, Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan dan lainnya.
Meski sudah masuk PSN, Gubernur mengatakan, untuk mendapatkan dukungan utamanya alokasi dana dari pusat, KIPI harus bersaing dengan daerah lain. Sehingga komunikasi atau ‘lobi-lobi’ ke berbagai lembaga di pusat harus terus dilakukan. Dengan mengandalkan keunggulan yang dimiliki Kaltara. “Jadi jangan kira setelah masuk PSN langsung dana dikucurkan begitu saja. Karena banyak daerah lain yang juga menginginkan. Di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa ada puluhan kawasan industri yang juga masuk PSN. Makanya kita harus tetap melakukan komunikasi dengan pusat,” jelasnya.
Dengan keunggulan atau potensi yang dimiliki, Irianto optimistis kawasan industri di Kaltara lebih menarik bagi investor maupun pemerintah pusat. Dari sisi letak geografis salah satunya. Selain berada di daerah perbatasan langsung dengan negara lain, Kaltara juga berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menuju kawasan Asia Pasifik. Keunggulan lainnya, adalah potensi energy yang besar. Menyusul rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas yang besar, serta memiliki wilayah yang masih luas untuk dikembangkan.
Peran masyarakat, imbuhnya juga sangat penting. Di antaranya mengenai dukungan penyiapan lahan untuk kawasan industri, sehingga saat dilakukan pembebasan baik oleh pemerintah daerah maupun investor tidak mengalami kendala. Kemudian seluruh komponen masyarakat juga harus terbuka bagi investasi yang akan masuk, baik swasta nasional maupun luar negeri. “Jawa Timur contohnya. Meskipun sangat kompleksitas, tapi di sana masyarakatnya welcome, lebih terbuka. Makanya masih sangat menarik untuk pengembangan investasi industri,” ucap Gubernur. (hms)
