Lamongan,Kabar One.com-Guna Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang bagus harus dilakukan oleh pemerintah merupakan amanat undang-undang, yang ini sekaligus sebagai tolak ukur dari kualitas kinerja pemerintahan secara umum. Untuk memberikan 100 persen pelayanan publik yang berkualitas juga memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, diperlukan pembenahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dalam hal ini Kabupaten Lamongan terus melakukan evaluasi berkala pada tiap semesternya.
Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Rabu (4/1) di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan, Bupati Yuhronur Efendi mengatakan bahwa momen tersebut merupakan momen bagi Pemkab Lamongan untuk melakukan transformasi. Dari berbagai evaluasi yang telah diterima, beliau mengajak untuk menjadikan hal tersebut sebagai dasar dari langkah perbaikan kedepannya.
“Ini adalah momen kita untuk bertransformasi dari berbagai evaluasi yang telah diterima, evaluasi itu kita jadikan untuk langkah kedepan dalam perbaikan-perbaikan, dan kontinuitas berikutnya perlu kita lakukan secara terus-menerus, supaya apa yang akan kita lakukan semakin baik. Indeks reformasi birokrasi kita sudah BB, Sakip kita sudah A, artinya harus ada imbas yang berubah, harus baik yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Pak Yes.
Guna mewujudkan model pelayanan yang lebih efisien, kreatif, dan adaptif, adanya inovasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di MPP (Mal Pelayanan Publik) Lamongan melalui transformasi layanan manual ke digital dianggap perlu. Hal tersebut sebagaimana salah satu misi Lamongan, yakni fokus dalam menghadirkan good governance dan bertransformasi menuju digitalisasi layanan publik.
“Saya menyambut baik adanya digitalisasi ini, karena merupakan satu dari beberapa program yang sudah kita rencanakan. Pelaksanaan dari one stop shop ke non-stop shop, ini juga bisa dilakukan ketika digitalisasi bisa terlaksana dengan baik. Mari kita terus menjaga spirit dan semangat kita untuk melayani yang sebaik-baiknya bagi masyarakat,” tambah Pak Yes.
Sebagaimana diketahui, ada 34 counter di dalam MPP Lamongan mulai dari pelayanan kependudukan, samsat, BPJS ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, terdapat 2 layanan baru yakni rumah restorative justice dan ruang sidang pengadilan agama.
Pada kesempatan tersebut juga hadir 2 narasumber, yakni Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim Agus Muttaqin menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemkab Lamongan 2022, juga Tim Reformasi Birokrasi Set Wapres RI yang merupakan Dosen Universitas Brawijaya Malang Fadilla Putra dengan materi transformasi menuju MPP digital di Kabupaten Lamongan.(***).
