Kabarone.com, Konawe – Masyarakat desa Kumapo bersama Forum Masyarakat Sipil Konawe melakukan aksi unjuk rasa terkait pelaksanaan program sertifikat redistribusi tahun 2014 yang dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
Unjuk rasa ini dilakukan masyarakat desa Kumapo Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe Sultra bersama Forum Masyarakat Sipil Konawe (FORMASI) di kantor Badan Pertanahan Konawe, Senin ( 9/11/2015 ).
Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa menyebut adanya pungutan yang dilakukan oleh Kepala desa Kumapo dalam pensertifikatan tersebut mulai Rp.250 ribu hingga Rp 2,5 juta.
Menurut demonstran, pungutan tetsebut merupakan tindak pidana.Mengingat biaya sertifikasi redistribusi hanya sebesar Rp.100 ribu/ sertifikat.
Bukan hanya itu, pengunjuk rasa juga menuntuk Kades Kumapom Camat Onembute dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Konawe bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan sertifikasi redistribusi itu.
Dalam aksi tersebut, demonstran ini diterima oleh Sekretaris Badan Pertanahan Kabupaten Konawe. Kepada pengunjuk rasa, sekretaris Pertanahan Konawe berjanji akan mengusut kasus itu.
” Apabila ada oknum pegawai Pertanahan yang terlibat pasti akan ditindak tegas,” janjinya.
Tidak puas dengan jawaban dari salah satu pegawai yang merima mereka, pengunjuk rasa memintah ketemu langsung dengan kepala Badan Pertanahan Konawe.
” Kami tidak butuh argument.Kami butuh ketegasan dari Kepala Badan. Mau atau tidak meninjau ulang penerbitan sertifikat tersebut,” kata Aljan dalam orasinya.
Setelah melalui perdebatan alot, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menjadwal ulang pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Konawe mengingat yang bersangkutan lagi tidak di tempat.
Usai melakukan aksi di kantor Pertanahan, demonstran melanjutkan aksinya di depan kantor Bupati Konawe. Dalam pernyataan sikapnya, Masyarakat Kumapo bersama Formasi meminta pihak Kepolisian Resort Konawe untuk menindak tegas para pelaku dugaan tindak pidan korupsi dalam program tersebut.
Pengunjuk rasa juga meminta Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa memberhentikan Camat Onembute dari jabatannya. Bukan hanya itu, pengunjuk rasa juga memintah Mentri Agraria dan Tata Ruang untuk segera mencopot Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Konawe. Selain itu, meraka meminta Pemkab Konawe, DPRD dan unsur penegak hukum untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. ( Suk )
