JAKARTA. Kabarone.com – Banyaknya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ibu kota di berbagai kawasan ekonomi strategis seperti kawasan pasar, industri, perkantoran, pesisir, fasilitas umum dan lainnya, menjadi perhatian sekaligus tantangan kepada semua pihak khususnya Gubernur dan Wagub yang baru menjabat di DKI Jakarta.
Ditemui dikantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Irwandi selaku Kadis KUKMP menerima kedatangan Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera (SPPS) dan Syarif Msi selaku anggota DPRD Fraksi Gerindra guna membahas serta merumuskan mengenai Penataaan dan Pemberdayaan para PKL di seluruh wilayah ibu kota.
“Banyaknya persoalan yang ada di masing – masing kawasan PKL harus sama-sama kita sikapi dengan cara berfikir makro dan juga sekaligus bertindak lokal sesuai dengan persoalan yang ada di masing-masing wilayah. Karena persoalan antara PKL satu dengan yang lainnya tentu sangat berbeda dikarenakan faktor situasi, kultur dan budaya dimasing-masing tempat/kelompok mereka. Kita harus cerdas menyikapi serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan mereka dan ini butuh kerjasama atau kemitraan antara Dinas K UKMP dengan SPPS sebagai corong dalam menjawab situasi dan arah penataan PKL untuk jauh lebih baik kedepannya”. Terang Syarif anggota DPRD F Gerindra.
“Kami prinsipnya berterimakasih dan merasa terbantu dengan SPPS yang mau mengambil peran sekaligus menjadi mitra strategis dengan Dinas K UKMP dalam hal penataan dan pemberdayaan PKL di seluruh DKI, karena ini adalah bentuk dan tanggung jawab bagi kita semua untuk mewujudkan program Pak Wakil Gubernur Sandiaga Uno agar semua PKL bisa di tata kelola dengan baik sehingga mereka bisa naik kelas.” Ujar Kadis K UKMP.
Di kesempatan yang sama, Ismail Nursaleh Ketua Umum Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera (SPPS) mengatakan “Kontroversi dan polemik terhadap PKL yang ada di Jakarta jangan cenderung melihat dari sudut pandang negatif tapi kita harus berfikir bagaimana memberikan solusi yang tepat terhadap teman-teman pelaku dan pejuang ekonomi rakyat ini agar mereka bisa di berikan edukasi, ruang dan tempat yang tepat. Tentu hal ini perlu kerjasama antara semua pihak khususnya Dinas K UKMP dengan SPPS agar bisa merumuskan konsep penataan dan pemberdayaan PKL di Jakarta.”.
(as)
