Kabarone.com, Jakarta – Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi meminta seluruh jajaran kejaksaan mampu secara konsisten melaksanakan enam area perubahan. “Pelaksanaan enam area perubahan ini memang berat tetapi harus konsisten dilaksanakan agar memberikan kualitas terhadap perubahan dengan menunjukkan pelayanan yang prima,” tegas Setia Untung Muladi saat memberikan pemaparan dalam kiat kiat untuk menuju daerah percontohan dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM ( Wilayah Birokasi Bebas Melayani) pada Rakerda Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Aula R. Soeprapto, Senin (7/1).
Rapat kerja Daerah Kejaksaan Tinggi dibuka Kepala Kejaksaan Raja Nafrizal SH, berlangsung selama satu hari dengan Thema Membangun Zona Integritas Menuju WBK diikuti Para Asisten, 32 Kajari, para Asisten dan Kasi se Jawa Barat. Selain itu dalam Rakerda menghadirkan Psikolog DR Komarudin Holil dosen UIN Gunung Jati Bandung.Kemaren.
Menurut Untung melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pelaksanaan dari program-program komponen pengungkit tersebutlah yang menjadi tahap ketiga dalam pembangunan zona integritas,” tegasnya.
Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Sedangkan Penataan Tatalaksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
Poin lain dalam penataan Manajemen SDM kata Untung, adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Sedangkan penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajibanuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Hal lain lagi dan sangat penting adalah penguatan pengawasan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ujarnya.
Karena membangun Zona Integritas ini adalah tidak mudah dan sangat berat sekali. Dia meminta jajaran jaksa di Jawa Barat agar memiliki komitmen yang tinggi, penuh kesadaran untuk berubah.
“Saya ingin bertanya,apakah saudara saudara siap untuk berubah?,” tanya Untung. Peserta Rakerda menjawab ” Siaap!!!.
Dalam kesempatan itu Untung mengingatkan jaksa untuk tidak main main dengan TP4D.
“Kalau kita sudah komitmen yang tinggi harus nanti dibuktikan. Jangan sampai ada kata penyesalan kalau sudah membangun zona integritas.Karena syarat untuk melaksanakan terukur dan baik,” jelas Untung.
Dikatakan jalankan WBK dengan semangat yang cepat, jika berlari -larilah bersama sama jangan sendiri. Sebagai roke model bersama dari tingkat atas sampai para kasi untuk melangkah bersama sama karena perubahan ini tujuan bersama menuju kejaksaan yang lebih baik.
Apalagi 32 kejari se Jawa Barat pada kamis mendatang akan mendeklarasikan zona integritas tentunya komitmen itu bukan lah sekedar basa basi saja tetapi harus dilakukan secara terukur dan memiliki akuntabilitas yang baik.
“Saya berharap tidak akan mendengar lagi adanya lagi sesama kasi ribut apalagi sampai terdengar keluar sehinga membuat malu karena saling emosi.Buat apa.pake uniform yang gagah namun membuat malu.,” ujar Untung.
Dikatakan, ini PR besar mengubah paradigma lama dan ini harus diwaspadai dalam membuat karya terbaik yang bermapaat bagi jajaran ini dan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas jaksa tidak saja bekerja dalam penegakan hukum, tetapi harus mampu berbuat untuk masyarakat, memberi empati juga menggunakan kearifan lokal dan meningkatkan spritual.
Mengutif pesan pimpinan Untung menegaskan, memasuki era digital dapat.membangun sistem aplikasi kinerja yang tidak baik tidak loyo karena kita akan jauh tertinggal nantinya.
“Jika ingin menuntut ingin cepat naik harus berkomitmen memberikan karya terbaik di jawa Barat,” kata Untung.
Untung juga berpesan sekembali rakerda 25 kejari dapat membuat profil tertulis yang bisa ditunjukan kepada publik.Sebagai gambaran di instansi Polisi sudah luar biasa dan bisq memberikan gambaran kepada kepemimpinan.
“Untuk itu setiap melangkah apa yg harus dilakukan akan memberikan karya terbaik dan kepercayaaan masyarakat. Jadilah guru yg baik dan jaksa yg menguasai seni dan menguasai disign,” kata Setia Untung Arimuladi.
terakhir jelas Untung adalah peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik,” tegasnya.
“Untuk itu kita harus bisa mengemas masalah yang ada sehingga terbangun zona integritas menuju WBK,” tegas Untung. (*Sena)
