Triyono Masih Rahasiakan DIPA yang Diterima dari Presiden Jokowi

Kabarone.com, Tanjung Selor – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu dari 87 kementerian lembaga yang menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 dari Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Senin (14/12/2015).

Kendati demikian, Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko yang dikonfirmasi masih enggan menyebutkan secara rinci terkait besaran DIPA yang diserahkan Presiden ke Provinsi Kaltara melalui dirinya.

“Sudah Presiden serahkan tadi. Untuk angkanya, saya belum bisa sebutkan. Nanti sampai di Tanjung Selor,” sebut Triyono Budi Sasongko kepada Tribun, Senin (14/12/2015).

Triyono memberi sinyal, DIPA tahun 2016 yang dialokasikan ke Provinsi Kaltara meningkat drastis dari DIPA tahun 2015.

“Ini semacam kejutanlah. Cukup tinggi dibandingkan DIPA tahun 2015,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo kata Triyono menginginkan, pelaksanaan atas seluruh rencana kegiatan pembangunan tahun depan, tidak diulur-ulur. “Presiden meminta pelaksanaan kegiatan segera dimulai. Tidak ulur-ulur. Januari langsung jalan,” tuturnya.

Pemprov Kaltara lanjut Triyono akan mengikuti instruksi tersebut. Pasalnya memang tahun 2015 ini, serapan anggaran provinsi belum cukup maksimal, alias masih rendah.

“Ya, serapan kita masih lemah. Informasinya baru kurang lebih 40 persen di akhir November kemarin,” tuturnya.

Rendahnya serapan anggaran lanjutnya, sebetulnya dikarenakan laporan-laporan keuangannya baru terproses di akhir-akhir tahun. Sementara proyek-proyek fisiknya kata Triyono sudah banyak yang tercapai di pertengahan tahun. “Kami masih optimis bisa serapan bisa mencapai 50 persen,” katanya.

Jumlah pegawai yang masih minim pun menurut Triyono menjadi salah satu pemicu serapa anggaran masih terbilang rendah.

Perlu diketahui, berdasarkan R-APBD Kaltara Tahun 2016, Pemprov bersama DPRD Kaltara memasukkan asumsi dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp 317,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,3 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) 179,9 miliar.

Adapula pendapatan lain-lain yang sah seperti dana insentif guru, DAK Tambahan, dan lain-lain yang jumlahnya mencapai yang diasumsikan berjumlah kurang lebih RP 97,7 miliar.

Adapun DIPA Tahun 2015 yang diterima Kaltara pada Desember 2014 lalu antara lain, DBH Pajak Rp 131,5 miliar, DBH SDA Rp 160,2 miliar, DAU Rp 651,2 miliar, DAK Rp 59,9 miliar, DAK Tambahan Rp 1,1 triliun, dana transfer lainnya Rp 92,7 miliar, serta dana desa Rp 1,09 triliun. (*)